koranindopos.com – Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah pencapaian dan rencana strategis pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini disampaikannya usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, pada Jumat (13/09/2024).
Dalam keterangan persnya, Airlangga menyebut ekonomi Indonesia tetap stabil dengan pertumbuhan mencapai 5 persen dan penurunan inflasi hingga 2,5 persen. “Pertumbuhan ekonomi relatif aman di 5 persen, kemudian inflasi 2,5 persen. Kemudian tadi juga saya sampaikan bahwa inflasi inti tetap tinggi, penurunan daripada inflasi itu adalah di volatile food [komoditi pangan],” jelas Airlangga.
Menko Perekonomian juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus mendorong belanja kementerian dan lembaga untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5 persen hingga akhir tahun 2024. Selain itu, Airlangga menekankan pentingnya kebijakan yang menyasar kelas menengah, seperti penerapan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPn DTP) untuk sektor properti dan otomotif. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat pada kuartal keempat tahun ini.
Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Airlangga mengungkapkan rencana revisi kebijakan jaminan kehilangan pekerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Revisi tersebut akan memperluas cakupan penerima manfaat, termasuk tenaga kerja kontrak (PKWT). Pemerintah akan meningkatkan bantuan pelatihan kerja dari Rp1 juta menjadi Rp2,4 juta, setara dengan program Kartu Prakerja. Para pekerja yang kehilangan pekerjaan juga akan mendapatkan manfaat sebesar 45 persen dari gaji, tanpa penurunan persentase pada bulan-bulan berikutnya.
“Jadi, dengan perbaikan-perbaikan ini, kita minta juga mereka yang PKWT bisa mengambil jaminan kehilangan pekerjaan. Sehingga, diperluas lagi kriterianya dan ini akan disiapkan dalam PP dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (permenaker),” jelas Airlangga.
Terkait pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Airlangga menekankan bahwa kepercayaan terhadap hukum dan transparansi menjadi faktor kunci kesuksesan kawasan tersebut. Ia mencontohkan bagaimana negara-negara Asia Tenggara seperti Cina dan Vietnam berhasil memanfaatkan KEK sebagai penggerak ekonomi. Indonesia kini berupaya untuk mengakselerasi pengembangan kawasan serupa.
“Ada satu yang menjadi kunci adalah trust/kepercayaan dari segi hukum dan transparansi, karena itu yang dijual negara lain, kepastian hukum, trust, dan transparansi. Jadi, itu yang diminta supaya regulasi yang kita sudah luncurkan itu untuk tidak dibuat diskresi-diskresi lain,” ujar Airlangga.
Saat menanggapi pertanyaan wartawan tentang serapan anggaran, Airlangga menyatakan optimisme bahwa belanja pemerintah dapat mencapai target 95 persen hingga akhir tahun. “Kita genjot itu adalah belanja pemerintah, dan kalau sampai akhir tahun kan biasanya sekitar 95 persen,” tutupnya.
Dengan langkah-langkah dan kebijakan strategis ini, pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat akan terus terjaga hingga akhir tahun. (hai)
