koranindopos.com – Jakarta. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua mengalami peningkatan signifikan selama hampir satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Berdasarkan data, IPM Papua naik sebesar 5,6 persen dalam kurun waktu tersebut.
Selain itu, tingkat kemiskinan di Papua juga tercatat menurun dari 27,6 persen pada tahun 2014 menjadi 21 persen pada tahun 2023. Pencapaian ini tak lepas dari berbagai kebijakan dan program yang digulirkan pemerintah, salah satunya melalui implementasi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).
Dalam Dialog FMB9 yang berlangsung di Jakarta pada Senin (14/10/2024), Kastorius menjelaskan bahwa peningkatan IPM di Papua terjadi berkat fokus pemerintah pada tiga pilar utama pembangunan Papua, yakni menciptakan Papua yang cerdas, sehat, dan produktif. Program-program yang diimplementasikan, menurutnya, diarahkan langsung untuk menangani kebutuhan masyarakat Papua secara tepat dan efisien.
“Pemerintah berhasil mengatasi tantangan di Papua dengan pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat yang terfokus,” ungkap Kastorius.
Lebih lanjut, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) mencakup delapan variabel turunan yang lebih spesifik, seperti penanganan stunting, peningkatan akses pendidikan, serta memperpanjang harapan hidup masyarakat. Kebijakan ini menyasar langsung pada masalah-masalah riil yang dihadapi warga Papua.
Tak hanya melalui RIPPP, pemerintah juga mengalokasikan dana otonomi khusus (otsus) yang digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan dasar di Papua. Selama 10 tahun terakhir, sekitar Rp117 triliun telah dialokasikan untuk dana otsus, dengan kenaikan sebesar 16 persen dibandingkan dana otsus yang diberikan sejak 2004.
Kastorius menegaskan bahwa pengelolaan dana otsus ini semakin efektif berkat pengawasan ketat dari Badan Pengawas dan Pemberdayaan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OK). Alokasi dana ini berdampak signifikan pada sektor-sektor krusial seperti kesehatan dan pendidikan, yang berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua.
Meski dihadapkan pada tantangan geografis yang kompleks dan sulitnya aksesibilitas, pemerintah terus berupaya meningkatkan infrastruktur transportasi di Papua. Pembangunan ini telah berperan besar dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan IPM. Peningkatan konektivitas antarwilayah dinilai sangat penting untuk memudahkan masyarakat Papua dalam mengakses layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan.
“Kami berkomitmen untuk memperbaiki konektivitas antarwilayah, yang sangat krusial bagi distribusi logistik dan pelayanan masyarakat,” kata Kastorius.
Selain peningkatan infrastruktur, upaya penurunan angka stunting juga menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Dengan target penurunan stunting sebesar 4 persen setiap tahun, program ini fokus pada penyediaan gizi yang baik bagi anak-anak Papua. Hal ini, menurut Kastorius, merupakan langkah penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesehatan generasi muda di wilayah tersebut.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan melalui pemekaran wilayah di Papua yang menghasilkan empat daerah otonomi baru (DOB). Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat laju pembangunan, seperti yang terjadi pada pemekaran Papua Barat pada tahun 1999, yang mencatatkan peningkatan IPM dan penurunan kemiskinan yang signifikan.
“Dengan enam provinsi baru di Papua, kami yakin dampak positif akan semakin meluas,” tambah Kastorius.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang terencana dan fokus, pembangunan di Papua dapat memberikan hasil yang signifikan. Dengan berbagai upaya yang berkelanjutan, diharapkan Papua akan terus mengalami kemajuan, baik dalam hal peningkatan IPM maupun penurunan tingkat kemiskinan, menjadikan wilayah ini lebih sejahtera dan berdaya saing. (hai)
