koranindopos.com – Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Mathias Cormann, di Istana Kepresidenan Bogor. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pembicaraan mengenai aksesi Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD.
Pertemuan ini menandai kali kedua Presiden Jokowi bertemu dengan Sekjen Cormann mengenai proses aksesi Indonesia, setelah pertemuan pertama pada Agustus 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa tujuan utama pertemuan ini adalah untuk memberikan informasi terbaru terkait proses aksesi dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah Indonesia.
“Pertemuan hari ini adalah pertemuan kedua antara Bapak Presiden Joko Widodo dengan Sekretaris Jenderal OECD Cormann terkait dengan proses aksesi Indonesia. Tujuan pertemuan ini adalah untuk memberikan informasi terkini terkait update mengenai proses aksesi dan langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia,” ungkap Airlangga.
Presiden Jokowi telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD. Tim ini terdiri atas pengarah, pelaksana, dan sekretariat, dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan dukungan dari Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri.
“Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita akan membentuk tim untuk itu dan juga akan mendorong bahwa aksesi OECD ini terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia,” ujar Airlangga.
Tim Nasional ini berkomitmen untuk mewujudkan keanggotaan penuh Indonesia dalam waktu tiga tahun. Salah satu langkah penting adalah penyusunan initial memorandum yang harus diselesaikan dalam waktu 250 hari ke depan.
OECD akan melakukan survei terhadap kondisi ekonomi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas investasi di Indonesia. Survei ini diharapkan dapat membuat iklim investasi di Indonesia lebih setara dengan negara-negara anggota OECD.
“Ini salah satu bentuk support OECD terhadap bagaimana meningkatkan iklim investasi dan bagaimana Indonesia menjadi negara yang setara dengan negara-negara OECD dalam pengembangan regulasi sehingga investor akan nyaman untuk menambah investasi di Indonesia,” tandas Airlangga.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyatakan bahwa penyusunan initial memorandum akan memberikan gambaran terkait reformasi ekonomi yang telah dilakukan oleh Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam proses aksesi OECD.
“Kita berharap initial memorandum ini akan menjadi alat bagi Indonesia menyampaikan kepada dunia apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia untuk kita melakukan reformasi di ekonomi Indonesia. Saya yakin bahwa keanggotaan Indonesia akan menjadi tambahan kebanggaan bukan saja untuk Indonesia tapi juga untuk OECD,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah ini, Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk menjadi anggota penuh OECD, yang diharapkan dapat membawa manfaat besar bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia. (hai)
