koranindopos.com – Sidoarjo, Presiden Joko Widodo meminta untuk mempercepat penyelesaian sertifikat tanah untuk masyarakat Indonesia. Dalam acara penyerahan sertifikat tanah di Gelanggang Olah Raga (GOR) Delta, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Rabu, 27 Desember 2023, Presiden menyampaikan tekad pemerintah untuk menyelesaikan seluruh urusan sertifikat tanah di seluruh Indonesia pada tahun 2024.
Presiden menekankan pentingnya kepemilikan sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah. Hal ini dianggap krusial untuk mencegah konflik dan sengketa lahan yang sering terjadi karena kurangnya dokumen kepemilikan.
“Kita ingin mati-matian agar tahun depan itu bisa diselesaikan, tapi kalau kepleset mungkin masih 6 juta (sertifikat). Artinya tahun depannya lagi sudah semua lahan tanah di Indonesia di negara kita sudah pegang sertifikat semuanya,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden mengungkapkan sejumlah konflik dan sengketa tanah yang masih berlangsung akibat tidak adanya sertifikat. Pada tahun 2015, hanya 46 juta lahan yang selesai bersertifikat dari total 126 juta lahan.
“Saya itu kalau masuk ke desa tuh di telinga saya selalu itu tahun-tahun 2015, 2016 urusan sertifikat Pak, urusan sertifikat Pak, sengketa Pak, konflik lahan Pak. Tapi masih ada 80 juta yang belum bersertifikat, baru 46 juta dari 126 juta yang harusnya bersertifikat,” tuturnya.
Presiden menilai bahwa penyelesaian sertifikat tanah dapat meredam permasalahan konflik lahan di daerah-daerah. Sertifikat tanah menjadi bukti hak kepemilikan yang jelas, menghindarkan masyarakat dari konflik dan sengketa lahan.
“Jangan dipandang mudah, kalau yang namanya sudah sengketa tanah itu pemilik itu mati-matian mempertahankan tanahnya betul? Bahkan saling membunuh kadang-kadang terjadi. Karena ini memang adalah tanda bukti hak kepemilikan tanah yang kita miliki,” tandas Presiden.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. (hai)
